Kebijakan pemerintah yang dinilai lebih kapitalis ketimbang Amerika Serikat dan Uni Eropa, secara sistematis telah memiskinkan petani Indonesia selama belasan tahun.
Akibatnya secara perlahan tapi pasti Indonesia kehilangan satu generasi baru petani, bahkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam sepuluh tahun terakhir jumlah petani berkurang 5 juta orang. Hal ini terjadi karena profesi sebagai petani yang hanya mendapatkan penghasilan sekitar 200 ribu rupiah per bulan atau kurang dari 1 dollar per hari, tidak mampu untuk menutupi biaya hidup, Padahal, batas garis kemiskinan menurut Bank Dunia adalah pendapatan di bawah 2 dollar per hari.
Kondisi seperti itu juga terus didiamkan dinilai sangat membahayakan kedaulatan pangan nasional yang berujung pada kerawanan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, saat jumlah petani menyusut, disisi lain kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Untuk itu, Indonesia semestinya lebih keras dan konsisten melindungi kepentingan petaninya,bukan malah melindungi kepentingan segelintir importir pangan yang mematikan hidup petani dan menghancurkan pertanian nasional.
Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat,mengungkapkan salah satu contoh kebijakan yang mematikan petani adalah impor gula besar-besaran yang dilakukan saat masa panen raya tebu di Tanah Air.
Kebijakan ini tidak berpihak pada petani tebu nasional karena tentu harga akan turun, dan tidak bisa menutup ongkos produksi mereka. Kalau rugi petani jadi malas bercocok tanam dan lahannya dijual,maka ketahanan pangan akan gagal dan kedaulatan pangan sama sekali tidak bisa tercapai.
Menurut Ramdan,perlakuan pemerintah Indonesia terhadap sektor pertanian dan petani sangat tolak belakang dibandingkan sejumlah negara tetangga,seperti Thailand,bahkan dengan negara yang dinilai kapitalis seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
"Mekanisme subsidi di negara lain betul-betul sampai ke petani. Di Thailand,petani diberi bibit dan mereka tinggal menanam sesuai kebutuhan lahan masing-masing. Petani beras Thailand diberi subsidi agar bisa bersaing di pasar ekspor,khususnya ekspor ke Indonesia.
Begitu juga petani tebu di Amerika Serikat,mereka memperoleh jaminan dari pemerintah untuk bisa menjual sesuai dengan harga internasional,selain kebijakan harga, petani Amerika Serikat juga menerima subsidi yang sangat besar untuk mendukung proses produksinya.
"Sebaliknya,pemerintah Indonesia justru membuka lebar-lebar keran impor pangan, dan membiarkan petani nasional yang dibiarkan tanpa subsidi dan dukungan pemerintah, bertarung dengan petani negara eksporter yang dibantu penuh negaranya."
Ekonomi Rente
Direktur Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Awan Santosa, mengatakan negara terlalu lama dikuasi oleh korporatokrasi yang berbasis pada ekonomi rente yang mengakibatkan seluruh lini produksi masyarakat hancur.
Rente sebagai tujuan utama korporatokrasi menghancurkan sendi produksi masyarakat. Kendali trader dalam tata niaga dan distribusi pangan membuat janji swasembada pemerintah sebagai muslihat belaka untuk petani. Semestinya pemerintah terlebih dahulu membuat sistem dan pengawasan yang ketat terkait distribusi gula impor dan impor pangan lainnya sehingga meyakinkan petani bahwa hasil panennya bisa diserap pasar dengan harga tinggi. Pemerintah juga harus berani memberi hukuman yang berat pada importir nakal yang membanjiri pasar konsumsi dengan gula rafinasi.
Fakta bahwa konsumsi gula dan pangan nasional belum bisa dicukupi oleh produksi dalam negeri harus menjadi titik tolak awal menuju swasembada dengan road map yang jelas.
Kasihan petani yang terus menerus menjadi Petani Miskin.
No comments:
Post a Comment